Waspada Terhadap Sertifikat Ganda


Terdapat pula permasalahan dimana sebidang tanah oleh Kantor Pertanahan diterbitkan lebih dari satu sertifikat, sehingga menyebabkan ada pemilikan bidang tanah hak saling bertindihan, seluruhnya atau sebagian.
 
Hal tersebut terjadi sebagai dampak suatu kesalahan penunjukkan batas tanah oleh pemohon/pemilik sendiri sewaktu petugas Kantor Pertanahan mengerjakan pengukuran atas permohonan yang bersangkutan, disamping kekeliruan dari Kantor Pertanahan yang tidak secara seksama membukukan dan memasukkan dalam Peta Dasar.
 
Batas yang diperlihatkan oleh pemohon/pemilik, secara sengaja atau tidak sengaja ialah keliru. Sehingga Surat Ukur/Gambar Situasinya menggambarkan suasana batas-batas yang bukan sebenarnya, seluruhnya atau sebagian, sebab sebelumnya tempat yang sama sudah diterbitkan sertifikat. Akibatnya ada lebih dari satu sertifikat yang diterbitkan. Kasus semacam ini dapat kategorikan penerbitan sertifikat dobel.
 
Hal ini tidak bakal terjadi, bilamana penerbitan sertifikat mula-mula didasari pemetaan yang seksama dan dipetakan dalam Peta Dasar. Kejadian yang menyebabkan terbitnya sertifikat dobel bisa bervariasi, semisal sertifikat dobel banyak sekali terjadi di wilayah perkotaan, di mana untuk tempat tersebut belum terdapat
peta-peta pendaftaraan tanahnya.

Upaya pencegahan yang secara terus menerus dilakukan ialah melengkapai Peta Pendaftaraan Tanah di distrik yang belum terdapat peta tersebut. Dengan Peta Pendaftaraan Tanah secara lengkap diinginkan sertifikat dobel dapat ditangkal penerbitannya. Tidak termasuk kelompok sertifikat dobel ialah sertifikat pengganti, menggantikan yang hilang dan Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan
tidak termasuk kelompok sertifikat dobel.
 
Sesuai ketentuan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 mengenai organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan adalah bidang Deputi V yang membawahi Direktorat konflik pertanahan, Direktorat sengketa pertanahan, Direktorat perkara pertanahan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 346
Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006.
 
Badan Pertanahan Nasional selalu mencoba solusi terkait sengketa pertanahan dengan menurut ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan memuliakan hak dan keharusan masing-masing pihak. Langkah-langkah solusi sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh ialah musyawarah.
 
Begitu pun dalam sengketa sertifikat ganda, BPN pun berwenang mengerjakan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan suatu kesepakatan salah satu para pihak.
 
Disisi lain, terjadinya sertifikat-sertifikat ganda menyebabkan cacat hukum semisal sertifikat palsu dan sertifikat ganda diprovokasi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan ketentuan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang melakukan untuk mendapat keuntungan pribadi.
2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga menyerahkan peluang untuk aparat bawahannya untuk beraksi menyeleweng dalam makna tidak mengemban tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam mengeluarkan sertifikat tanah yakni dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat tidak dianalisis dengan cermat yang barangkali saja dokumen-dokumen itu belum mengisi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Faktor ekstern antara lain:
1. Masyarakat masih tidak cukup mengetahui undang-undang dan ketentuan tentang pertanahan terutama tentang prosedur penciptaan sertifikat tanah.
2. Persediaan tanah tidak sebanding dengan jumlah orang yang
menginginkan tanah tersebut.
3. Pembangunan mengakibatkan keperluan akan tanah semakin meningkat sementara persediaan tanah paling terbatas sampai-sampai mendorong peralihan faedah tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, menyebabkan harga tanah melonjak.
 
Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa perjanjian jual-beli tanah  dengan sertifikat ganda, dapat dilaksanakan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, paksaan, penghindaran, tidak mempedulikan saja, dan solusi khusus).
Penyelesaian melewati pengadilan ada sejumlah kemungkinan, urusan itu bergantung untuk kesalahan atau cacat pada sertifikat ganda itu dan keinginan para pihak.
Apabila penyelesaiannya melewati pengadilan, maka dapat melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Makhamah Agung), Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Semua jalur solusi sengketa tersebut,
bakal bermuara pada pembatalan sertifikat tanah.

You may also like...

Popular Posts

2 Comments

  1. artikelnya sangat membantu bagi yg belum faham ttg hukum. terimakasih

    1. Terimakasih, semoga artikel lainnya dapat menambah wawasan hukum Naila.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *